Media Australia: Indonesia pun Menyadap Australia

Media Australia mengutip wawancara Kepala BIN Hendropriyono.

VIVAnews - Sejumlah media massa di Australia mengutip wawancara mantan
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah
Mahmud Hendropriyono tahun 2004 kepada
salah satu televisi. Dalam wawancara itu,
Hendropriyono mengakui Indonesia pernah
memata-matai Australia. Pemberitaan mantan Kepala BIN itu dikaitkan
dengan skandal penyadapan yang dilakukan
badan intelijen Australia kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani
Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi serta
tokoh senior Indonesia. Diberitakan The Australian edisi 19 November
2012, Hendropriyono mengatakan dalam
wawancaranya bahwa BIN pernah menyadap
komunikasi sipil, militer, dan politisi Australia
di Jakarta saat krisis Timor-Timur tahun 1999.
Lebih lanjut Hendropriyono mengatakan, BIN juga gagal saat merekrut mata-mata
Australia. BIN, kata dia, hampir saja merekrut
aset Australia untuk memasok informasi, tapi
tidak jadi. Kepala BIN di era Presiden Megawati
Soekarnoputri itu juga mengatakan, Australia
dan Indonesia saling menyadap saat krisis
Timor-Timur. "Kami ingin tahu apa
sebenarnya yang didiskusikan (Australia)
tentang kami," kata Hendropriyono kepada program Nine's Sunday. "Kita bisa katakan ini (penyadapan) rahasia
umum. Rahasia, tapi semua publik sudah tahu.
Itu adalah kegiatan intelijen yang umum,"
kata dia. Hendropriyono juga mengasumsikan
Australia melakukan hal yang sama dengan
Indonesia. "Dia (Australia) konyol kalau tidak melakukan (penyadapan)," imbuhnya. Hendropriyono mengatakan, Indonesia
mengakhiri aksi spionase karena Indonesia
dan Australia menghadapi musuh bersama,
yaitu terorisme global. Media ini juga menulis bantahan Menteri Luar
Negeri RI Marty Natalegawa. "Well, saya
punya berita untuk Anda. Kami tidak
melakukan itu. Kami tidak melakukan hal itu
(penyadapan) di antara teman," kata Marty. Isu yang sama juga dibahas media Australia
lainnya, Herald Sun dan News.com.au. Dengan
mengambil judul, 'Indonesia downgrades
relationship with Australia,' media ini
mengupas alasan Perdana Menteri Australia
Tony Abbott tidak meminta maaf kepada Indonesia atas skandal penyadapan itu.
Meskipun, Indonesia sudah menurunkan
derajat hubungannya dengan Australia. "Level
hubungan Indonesia-Australia sudah
diturunkan," kata Marty. Dikutip dari laman Herald Sun, 20 November
2013, Abbott mengatakan publik Australia
tidak berlebihan menyikapi penyadapan
Indonesia saat krisis Timor-Timur. "Saya pun mencatat ada tuduhan dan
pengakuan di masa lalu, terkait subjek ini
(penyadapan). Tapi, orang-orang tidak
berlebihan dalam bereaksi. Saya sarankan,
sekarang pun tidak perlu berlebihan," kata
dia. Abbott mengaku memfokuskan perhatiannya
untuk membangun hubungan yang kuat
dengan Indonesia karena kerjasama itu
penting bagi kedua negara. Howard dan SBY Ketika mantan Kepala BIN mengakui
menyadap telepon anggota parlemen
Australia, tulis Herald Sun, perdana menteri
saat itu, John Howard menolak untuk
berkomentar. "Saya tidak akan berbicara
mengenai soal seperti itu,'' kata Howard kala itu. Lebih lanjut, Howard juga mengatakan, "Saya
tidak mengkonfirmasi atau menyangkal cerita
tentang keamanan.'' Media ini lalu membandingkan reaksi Howard
itu dengan sikap Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang memakai situs jejaring sosial
Twitter untuk menyuarakan kemarahannnya
pada Australia. Dalam Twitter itu, Presiden
SBY juga mengatakan akan meninjau ulang kerjasama bilateral Indonesia dengan
Australia. "Saya juga menyayangkan pernyataan PM
Australia yang menganggap remeh
penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa
bersalah," tulis SBY melalui akunnya, @SBYudhoyono. (umi)