Presiden SBY ( Diduga) Korupsi, Apa Bedanya Dengan Suharto?

JAKARTA (voa-islam.com) Hingga detik ini reformasi ternyata Indonesia belum juga lepas dari sakitnya.
Korupsi jaman Suharto ternyata masih lebih beradab
daripada korupsi SBY yang hanya terima setoran.
Ckckck.. Setelah 15 tahun Reformasi ternyata Bangsa Indonesia
belum bisa melepaskan diri dari KKN,termasuk
Presidennya (patut diduga), Menteri-menteri , Pejabat- pejabat tinggi, anggota DPR, para hakim Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, para jaksa, polisi dan bahkan
sanak keluarga kroni penguasa dinasti ungkap
Ir.Abdulrachim Kresno, mantan aktivis ITB ini. Walaupun KKN ini terbukti telah meruntuhkan Rezim
Soeharto yang berhasil menanamkan kuku
kekuasaannya selama 32 tahun, tetapi bangsa
Indonesia tetap tidak mau belajar dari sejarah. Kalau diperhatikan dengan seksama, maka ada
perbedaan pola antara KKN yang dilakukan oleh
Presiden Soeharto dan (patut diduga) oleh SBY. Berikut Perbedaan korupsi Suharto dan SBY : 1. KKN Suharto Meskipun KKN itu haram dan merusak, namun KKN
Presiden Soeharto masih bisa melahirkan banyak
industri yang sampai sekarang pun berkembang
dengan baik. Misalnya industri itu antara lain mobil,
motor, semen, material bangunan, properti, sampai
Indomie. Semuanya itu tentu menimbulkan pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja yang
tinggi, memberikan kesejahteraan untuk rakyat dan
lebih merata dsb. 2. KKN SBY Kalau dibandingkan dengan KKN Presiden SBY (patut
diduga) yang telah banyak disebut dalam kesaksian
Ridwan Hakim (putra Hilmi Aminuddin Ketua Dewan
Syuro PKS) yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah
dengan Al Quran didepan persidangan Ahmad Fathonah
soal Bunda Putri maupun Sengman. Kesaksian Ridwan Hakim beredar dibanyak media termasuk media online.
Maka pola KKNnya SBY hanya terima setoran saja,
pokoknya tau beres. Parahnya tidak membangun
industri, menumbuhkan ekonomi, memberikan
lapangan pekerjaan, bahkan membuat harga daging
jadi mahal 95-120 ribu/kg, dua kali harga daging di Malaysia dan negara-negra lain, sampai sekarang tidak
bisa diturunkan walaupun sudah impor sapi dari
Australia. Berbeda dengan bantahan SBY yang dilakukan dengan
marah sekali dalam konperensi Pers di Halim Perdana
Kusuma. Tidak dibawah sumpah dengan Al Quran,tidak
ada deliknya di KUHP dan SBY ber-kali-kali bohong
dengan keterangannya,m isalnya pernah menyatakan tidak kenal dengan Ayin,ternyata
kemudian beredar foto di online, SBY mendatangi pesta
perkawinan anak Ayin.SBY melalui melalui Juru
bicaranya Julian Pasha juga mengaku tidak kenal
dengan Sengman.Tapi lama2 mengaku juga. Lagi pula bantahan SBY di Halim Perdanakusuma bahwa
tidak kenal itu kan hanya ke bunda putri (Non
Saputri/ B1),tapi tidak pernah membantah bahwa tidak kenal dengan Sylvia S (bu Pur) yang belakangan
dikenal sebagai bunda putri 2,yang hubungannya dekat
sekali dengan Cikeas, terlibat dengan proyek
Hambalang dan pernah diperiksa KPK dan konon
sekarang raib. 3. Para Menteri pembantu SBY & MK Melegalkan
Perampokan BUMN Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan,
Chatib Basri, layak dicurigai telah merestui pelepasan
aset BUMN dari negara karena mereka berdua tidak
bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan
Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi. Jika aset
BUMN lepas dari Negara, maka BPK tidak lagi bisa mengaudit aliran dana mereka, yang ditenggarai
beberapa pihak bisa menjadi "ATM" partai politik pada
Pemilu 2014. "Jangan-jangan menteri BUMN dan menteri keuangan itu
merestui permohonan uji materi ke MK, sebab tidak ada
upaya tegas melawan gugatan yang berpotensi
privatisasi BUMN itu," kata peneliti hukum Indonesia
Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Jakarta, Minggu
(17/11). Dugaan itu menguat saat salah satu pemohon gugatan
uji materi itu dari Forum BUMN dan Biro Hukum
Kementerian BUMN. Padahal, menurut Fariz, jika aset
BUMN terpisah dari aset negara, maka timbul sejumlah
risiko yang mengkhawatirkan bagi negara. "Kalau (permohonan) itu dikabulkan, kami khawatir
akan menjadi 'angin surga' bagi praktik pembajakan
dan perampokan BUMN. Kalau MK mengabulkan, maka
MK melegalkan perampokan BUMN seperti layaknya
politisi," kata dia. 4. Polisi Masih Setor ke Atasannya Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan bahwa
masih ada aparay polisi di Indonesia yang ingin bekerja
dengan jujur. Namun ia menambahkan hal itu sulit
dilakukan karena menurut pengakuan para polisi
tersebut, lingkungan kerja di kepolisian membuat
mereka sulit untuk hidup jujur. "Jawaban mayor sampai kolonel yang saya temui,
mereka bilang nurani mau jadi polisi baik, tapi susah
kalau ditarget oleh atasan untuk setor setiap bulan.
Saya tidak setuju kalau dibilang cuma 3 polisi yang jujur,
polisi Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur. Masih
banyak polisi baik, ironisnya mereka hanya ditempatkan di diklat," kata Abraham. Abraham meminta agar Sutarman menempatkan para
polisi yang berhati nurani jujur di tempat yang memiliki
fungsi penindakan agar masyarakat terus memberikan
kritik dan mengevaluasi kinerja kepolisian agar
kepolisian bisa berubah. Terlepas dari perbedaan pola KKN yang dilakukan oleh
Presiden, hal itu tetap yang terburuk yang dilakukan
oleh seorang Presiden karena akan cepat sekali
menular kebawah dan merusak sendi-seni kehidupan
bernegara. Buktinya kita telah jauh sekali ketinggalan
dari Malaysia,Singap ore dan negara tetangga lain. Naudzubillah