Indonesia Harus Berani Ke China Agar Mereka Tak Sembarangan Klaim Natuna

IDM - Negara China memasukkan
sebagian wilayah perairan laut
Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau, masuk ke dalam
peta wilayahnya.
Hal itu membuat geram juru
bicara presiden pada era Presiden
Abdurrahman Wahid, Adhie M
Massardi.

Menurutnya, keberanian
Pemerintah China mengklaim
wilayah Indonesia, dipicu
ketidakmampuan pemerintah
Indonesia untuk mengatasi
berbagai masalah di dalam negeri,
terutama hukum dan ekonomi.

"Hal itu membuat citra
pemerintahan kita di luar negeri
(internasional) jadi anjlok,
merosot. Ditambah dengan
lemahnya figur menteri luar
negeri yang berkelas staf,
membuat RI tidak dihormati.

Itulah sebabnya pihak luar,
apalagi negara sedigdaya China,
benar-benar meremehkan
Indonesia," ujar Adhie kepada
Okezone, Jumat (13/3/2014).

Hal itulah sebabnya tanpa
sungkan sedikitpun, kata dia,
Republik Rakyat China (RRC)
berani mengakui kawasan Natuna
sebagai wilayahnya.

"Untuk
mencegah agar nasib Natuna
tidak seperti Sipadan dan Ligitan
yang kini dianeksasi Malaysia,
maka kita harus memiliki Menlu
yang berkarakter pejuang, seperti
para diplomat kita di masa lalu,"
tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus
mengombinasikan diplomasi
dengan perdagangan.

Maksudnya,
perdagangan China yang surplus
atas Indonesia harus digunakan
untuk menekan china agar tidak
bersikap 'aneh-aneh' dengan
Natuna.

"Tanpa keberanian memadukan
gerakan ekonomi/ perdagangan
dengan ketahanan NKRI, maka
hanya tinggal menghitung hari
Natuna jadi milik RRC,"
pungkasnya.

Sebelumnya Asisten Deputi I,
Bidang Dokrin Strategi
Pertahanan, Kemenko Polhukam,
Marsma TNI Fahru Zaini
menuturkan China telah
memasukkan sebagian wilayah
perairan laut Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam
peta wilayah mereka.

Ia menjelaskan, China telah
menggambar peta Laut Natuna di
Laut China Selatan masuk peta
wilayahnya dengan sembilandash
lineatau garis terputus. Bahkan
gambar tersebut sudah tercantum
dalam paspor terbaru milik warga
China.