140 Anggota Brimob Polda Sumut Disewa Untuk Pengamanan PT Freeport

Jika berbicara tentang PT Freeport,
masyarakat Indonesia pasti sudah
tahu itu adalah Perusahaan
pertambangan emas, tembaga dan
perak terbesar di dunia. Sejak
diperpanjang kontaknya pada tahun 1991 oleh Kontrak Karya II (PT
Freeport Indonesia) dengan kontrak
selama 30 tahun dengan periode
produksi akan berakhir di tahun
2021, serta kemungkinan
perpanjangan 2x 10 tahun (sampai tahun 2041), sehingga
dibutuhkannya jaminan keamanan
investasi jangka panjang tersebut. Untuk pengamanan PT Freeport
Indonesia, direncanakan sebanyak
140 anggota Brimob Polda
Sumatera utara akan ditugaskan
dalam pengamanan di PT Freeport
Indonesia, dan tugas tersebut merupakan tugas perdana dari
Brimob Polda Sumatera Utara. (baca:
medan.tribunnews.com) PT Freeport Indonesia merupakan
sebuah perusahaan afiliasi dari
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Inc. PT Freeport Indonesia
menambang, memproses dan
melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas,
dan perak. Beroperasi di daerah
dataran tinggi di Kabupaten Mimika
Provinsi Papua, Indonesia. Freeport
Indonesia memasarkan konsentrat
yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Selain dari Polda Sumatera Utara,
dari Sat Gegana Korbrimob Polri dan
Sat Brimob Polda Jabar juga akan
dikirim dalam rangka pergantian
tugas pengamanan PT Freeport
Indonesia. Jika melihat kembali ke belakang,
pertama kali PT Freeport Indonesia
beroperasi pada tahun 1967. Pada
saatu itu masyarakat Papua
merupakan masyarakat pra-
moderen, masyarakat yang memiliki tingkat baca-tulis (pengetahuan)
yang sangat rendah, dan hidup
dalam kemiskinan. Namun, dengan sekian puluh tahun
PT Freeport beroperasi, warga
Papua sepertinya tetap dalam
keterbelakangan, walaupun katanya
PT Freeport mempunyai agenda
program pengembangan masyarakat, membantu masyarakat,
membangun program ekonomi
yang berkelanjutan, memberikan
pelatihan-pelatihan kejuruan, dan
mengadakan program kesehatan
yang memadai, tap toh kenyataanya warga Papua benar-
benar masih tertinggal. Bahkan dari
data-data dari media-media cetak/
online, katanya lebih dari 66 %
pnduduk miskin papua adalah
penduduk asli yang tinggal wilayah operasi freeport di pegunungan
tengah. Jika memang seperti itu,
betapa menyedihkannya nasib
saudara-saudara di tanah air kita.
Kapankah masyarakat Indonesia
khususnya di Papua benar-benar sungguh merdeka di Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sendiri? (*)