RI Batasi Akses Komunikasi dengan Kedutaan Australia

RI terus menembakkan "peluru" kepada
Australia. Ancaman ditingkatkan.
VIVAnews – Kemarahan pemerintah Republik Indonesia terhadap Australia belum
reda. Indonesia kian hari bahkan makin
meningkatkan ancamannya, menyusul sikap
Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang
menolak meminta maaf kepada Indonesia. Meteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa,
Rabu 20 November 2013, mengingatkan
kembali Australia betapa seriusnya isu
penyadapan oleh badan intelijen mereka
terhadap Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan delapan pejabat dan mantan pejabat tinggi
Indonesia. Sebagai balasan atas sikap Australia yang
bebal, Indonesia mengurangi komunikasi
dengan Negeri Kanguru. “Pemerintah
Indonesia akan menurunkan derajat hubungan
dan mengurangi akses komunikasi
antarkedua negara, termasuk dengan kedutaannya. Ini sebagai wujud dari
pandangan kami bahwa masalah ini tidak
lazim,” kata Marty di kantor Kementerian
Luar Negeri, Jakarta. Ke depannya, Indonesia akan menerapkan
asas resiprositas (imbal-balik) dalam
pertukaran informasi dengan Australia. Marty
mengatakan, jangan sampai langkah yang
diambil pemerintah RI mecederai kepentingan
nasional. Semua harus terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari pihak Australia. Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RI Eva
Kusuma Sundari menyatakan Australia bakal
terbebani dua kerugian apabila Indonesia
sampai benar-benar memutuskan
kerjasamanya. Pertama dalam bidang
penanganan terorisme, kedua penyelundupan manusia. “Australia bergantung pada
Indonesia untuk memperoleh informasi soal
terorisme, dan RI selama ini menjadi tanggul
untuk menahan gelombang ribuan imigran
yang hendak masuk ke Australia,” kata dia. Apapun Perdana Menteri Australia Tony
Abbott bersikukuh negaranya tak bersalah,
sebab pemerintah manapun di dunia punya
tugas utama melindungi negaranya dan
mengedepankan kepentingan nasional.
“Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu
bahwa pemerintah negara lain melakukan hal
serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen
Australia. Sebagai perdana menteri, Abbott mengatakan
harus memastikan keselamatan setiap
warganya. “Itu sebabnya kami
mengumpulkan informasi intelijen,” ujarnya.
Namun Abbott menjamin informasi yang
diperoleh Badan Intelijen Australia tak akan digunakan untuk hal buruk. Presiden SBY yang menjadi target utama
penyadapan Australia, tak terima dengan
ucapan Abbott itu. Ia melontarkan
kemurkaannya lewat Twitter. “Tindakan
(penyadapan oleh) Amerika Serikat dan
Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama
negara penganut sistem demokrasi. Indonesia
menuntut Australia memberikan jawaban
resmi yang dapat dipahami publik terkait isu
penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.
(eh)