Kalangan Syiah Akan Melapor ke Komnas HAM

Jakarta - Tak senang atas aksi penolakan
berbagai kalangan di berbaagai tempat
terhadap Syiah, maka Organisasi Ikatan
Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) akan
melapor ke Komnas HAM dan Menko Polhukam
terkait pembubaran paksa peringatan hari Asyura di beberapa daerah. Ketua Dewan Syuro Ijabi, Jalaluddin Rakhmat,
mengatakan pihaknya saat ini sedang
menyusun laporan dan rencananya akan
disampaikan ke Komnas HAM Senin (18/11)
pekan depan. "Ini terkait peringatan Asyura di Bandung,
artinya kita sudah mengikuti seluruh prosedur
dan Kapolsek sudah menyatakan tidak
keberatan, tetapi ternyata dipermasalahkan
dan terpaksa pindah," kata Jalaluddin kepada
wartawan di Jakarta. "Daerah lain seperti di Jakarta diserbu di saat-
saat akhir acara, di Makassar juga diserbu
dengan kelompok bersenjata tajam. Polisi
datang terlambat walau ancaman sudah
diketahui polisi sebelumnya, sehingga jatuh
korban luka-luka." Khusus di Bandung, sejumlah laporan
menyebutkan bahwa Polrestabes
Bandungtidak mengizinkan acara itu digelar di
Gedung Istana Kana, karena perizinan dari
penyelenggara dianggap tidak lengkap.
Penyelenggara akhirnya memutuskan memindah lokasi ke SMA Muthahari milik
Jalaludin Rakhmat. Melanggar Kebebasan Sejumlah aksi penolakan ini disoroti sebagai
pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan
berserikat di Indonesia. Emilia Az salah satu pegiat organisasi Islam
Syiah di Bandung mengatakan peringatan
Asyura yang dilakukan rutin di tahun-tahun
sebelumnya belum pernah mengalami kendala
seperti tahun ini. Kepolisian dinilai lebih
berpihak pada kelompok intoleran dibanding melindungi kaum minoritas. "Saya heran, kita sebagai warga negara punya
hak yang sama, tetapi kenapa mereka boleh
beribadah kita tidak boleh. Harusnya polisi
juga adil melindugi hak warga negera,"
katanya. Menjawab tuduhan ini, Kabid Humas Polda
Jabar AKBP Martinus Sitompul mengatakan
peringatan Asyura di Bandung tidak bisa
dilakukan di tempat semula karena masalah
izin lokasi saja. Dia membantah anggapan bahwa kepolisian
sengaja menekan kelompok minoritas.
Kepolisian malah melindungi acara yang
akhirnya berlangsung di SMA Muthahari
dengan menurunkan 150 personil setelah
mendengar adanya ancaman dari kelompok- kelomp ok tertentu. "Kegiatan seperti itu pasti kita bantu, tidak ada
kami melarang, buktinya kegiatan
berlangsung, hanya tempatnya saja yang
berubah karena memang pemilik gedung tidak
mengeluarkan surat izin untuk acara itu,"
katanya. Sementara itu, kalangan Kristen melaporkan
adanya pelanggaran ham terhadap kelompok
minoritas di Indonesia kepada Lembaga HAM
Internasional dibawah PBB. Kalangan Kristen
juga mengkritik Presiden SBY yang
mendapatkan penghargaan dari PBB, sebagai pemimpin yang berhasil menciptakan
kerukunan umat beragama dan toleransi. Di Sidoardjo, terdapat seorang pendeta yang
melakukan pendampingan kepada para
pengungsi Syiah Sampang. Pendeta itu
memberikan advokasi dan pemberian
gambaran tentang hak-hak dasar manusia,
dan sementara harian Kompas, terus menyuarakan perlunya rekonsiliasi. Syiah, seperti minoritas lainnya, ketika masih
kecil akan bertaqiyah, dan kalau sudah kuat
akan membunuhi Sunni, seperti yang terjadi
Suriah, Lebanon, Irak, Iran, Bahrain, dan
Yaman.