Leopard Merusak Jalan? Direktur Rheinmetall: Oh, Tidak!

Unterluss - Anggapan bahwa tank Leopard yang berbobot 62 ton akan merusak kondisi jalan dan jembatan ditepis oleh Managing Director Rheinmetall Landsysteme, Harald Westerman. Dengan teknologi, beban 62 ton akan dibagi dalam banyak titik, sehingga beban per 1 cm persegi hanya 0,69 Kg.

"Beban ini lebih ringan dibanding beban sepatu hak tinggi yang dipakai seorang perempuan," kata Harald Westerman memberikan perbandingan serius terkait beban tanka Leopard. Penjelasan ini disampaikan Westerman seusai penyerahan simbolis tank Leopard dan Marder tahap pertama di pabrik Rheinmetall, Unterluss, Jerman, Senin (23/6/2014) sore.

Pembagian beban Leopard yang hanya 0,69 kg per 1 cm persegi terjadi karena Leopard menggunakan roda rantai yang bisa membagi beban dalam banyak titik. Beban per cm persegi ini akan semakin berkurang tatkala Leopard dalam keadaan bergerak. Semakin Leopard bergerak lebih cepat, maka beban terhadap permukaan akan semakin kecil.

Karena itu, Westerman membantah keras anggapan bahwa Leopard tidak cocok digunakan di Indonesia karena bisa merusak jalan raya dan jembatan sebagaimana yang disampaikan capres nomor 2 Joko Widodo (Jokowi) dalam debat Capres pada Minggu (22/6/2014). Menurut dia, tank Leopard cocok digunakan di berbagai medan, termasuk di Indonesia. Leopard tidak akan membuat jalan beraspal maupun tanah ambles. "Hanya di rawa saja Leopard tidak bisa digunakan," kata dia.

detikcom bersama Dirut PT Pindad Sudirman Said mendapat kesempatan menjajal tank Leopard di lahan uji coba di pabrik Rheinmetall sekitar 20 menit. Leopard dipacu dengan kecepatan rendah kemudian meninggi sekitar 60 KM/jam di jalan berpaving blok, jalan tanah, jalan beraspal dan jalan berumput. Leopard juga bermanuver di jalan agak meninggi dan menurun. Di semua permukaan jalan itu, Leopard tidak merusak jalan berpaving blok dan aspal. Leopard juga tidak ambles di jalan tanah maupun jalan berumput.

Pemantauan detikcom, roda rantai Leopard juga dilapisi bantalan karet, sehingga yang bergesekan dengan permukaan jalan adalah bantalan karet, bukan baja. Bantalan karet di roda berantai ini juga yang mengakibatkan jalan permukaan keras aman-aman saja.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Leopard merupakan tank berat yang sangat dibutuhkan dalam sistem pertahanan Indonesia. "Leopard sangat penting untuk operasi militer perang," kata Sjafrie.

Dia menjelaskan pengadaan alutsista yang diputuskan pemerintah sudah mempertimbangkan dua misi operasi TNI dalam pertahanan, yaitu operasi militer perang dan operasi militer nonperang. Pengadaan pesawat tempur F-16 untuk TNI AU dan kapal selam untuk TNI AL juga bertujuan untuk operasi militer perang.

Dirut PT Pindad Sudirman mencoba leopard

leopard tampak depan, dg roda berantai berbantal karet

leopard tampak samping

Pertarungan Opini Capres Jokowi dan Prabowo: Mana yang Harus Dipilih?

Beberapa partai besar yang menduduki hirarki teratas telah merampungkan siapa yang hendak dijadikan capres-cawapres 9 Juli 2014 mendatang. Nama seperti Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta resmi mendaftarkan sebagai capres dan cawapres. Kedua kandidat ini pula menjadikan beberapa media sebagai headline atau tranding topik paling terhangat dibicarakan. Tak pelak kedua nama tersebut membuat kewalahan lembaga survey dalam memberikan hasil atau poling potensial untuk duduk di kursi panas presiden dan wakil presiden masa mendatang. Terlepas dari hal itu, tanpa disadari pertarungan opini menjadi sesuatu yang urgent—tak lain demi meraup kursi panas nanti. Namun apakah TIMSES Jokowi maupun Prabowo telah mempersiapkan sejumlah agenda opini yang hendak digulirkannya? Jawabannya sangat memungkinkan adalah “iya”, karena dengan membangun opini secara tidak langsung membuat masyarakat sebagai “objek” akan terjerat pada kuda troya fanatisme.

Untuk mencermati lebih dalam, kini opini sudah bergerak pada isu-isu seksis—mulai dari aspek SARA hingga index persepsi kasus personal maupun partai—menjadi konsen builder of negative opinion . Rasionalisasi isu atau oponi menjadi hal utama bagi Timses (tim sukses) bakal presiden. Dengan rentetan pristiwa—yang menghinggapi person/partainya menjadi bumbu sedap untuk dihidangkan nanti. Pertarungan opini pun dimulai dari berbagai sudut kelemahan person atau partai pengusung Bakal Capresnya. Sejauh pengamatan penulis melihat isu yang digulirkan oleh builder of opinion akhir-akhir ini, pertama terkait ekonomi, sosial-budaya dan kedua persoalan sipil-politik.

Untuk lebih jelasnya pertarungan pun lebih mengerucut pada persoalan personal atau partai pendukung /pengusung. Misalnya saja kubu Jokowi mendapat tantangan serangan tentang inkonsistensi jabatannya sebagai Gubernur Jakarta, keturunan tionghoa, Jokowi presiden boneka, antek Amerika, putra sulung Jokowi terima suap, keterlibatan korupsi pengadaan bus transjakarta, pengusung liberalisme agama, pendukung kesetaraan gender (LGBT), pencabutan sertifikasi guru dan sederet isu lainnya.

Isu sekunder partai (PDIP) pun bergeser serta berakibat pada person Jokowi, antara lain partai PDI P sebagai penjual aset negara—hal itu bisa dibuktikan dengan rekam jejak Megawati ketika menjadi presiden pada 2001-2004 yang mana perusahaan BUMN telekomunikasi (Indosat) harus beralih kepemilikan kepada pihak swasta. Belum lagi berita lama lepasnya pulau Sipandan dan Ligitan ketika pemerintahan Megawati telah menguak kembali kepermukaan. Di tambah lagi dengan kebijakan Megawati dalam sistem kerja outsourcing, seolah menampik ideologi partai yang berbasis sosialis menjadi partai pengusung kapitalis.

Dari kubu lain, Prabowo ditantang serta mendapat serangan pada persoalan pelanggaran Ham terkait penculikan aktivis 1997-1998. Tragedi yang tak akan pernah terlupakan oleh sebagian keluarga korban dan masyarakat Indonesia, di mana penculikan serta penghilangan orang secara paksa dilakukan oleh pasukan TIM Mawar—, pada waktu itu Komandan Koppasus Prabowo seharusnya bertanggung jawab lebih, namun pengakuan Prabowo hanya menghasilkan hukuman pemecatan melalui dewan kehormatan perwira (DKP). Hasil yang sangat mengecewakan pula bagi keluarga korban ketika Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI.

Di lain pihak, isu keberadaan Kewarganegaraan Prabowo mencuat kembali ke permukaan. Sebelumnya, muncul isu yang menyebutkan jika Prabowo pernah meminta dan menerima status warga negara Jordania pada 1999. Isu lain yang berhembus pada prabowo adalah kembalinya rezim demokratis menjadi rezim otoriter, bangkitnya militerisasi sebagai tonggak pemerintahan, peningkatan keamanan nasional dengan mengorbankan hak kebebasan Sipol (sipil-politik), pembungkaman hak berpendapat dan beropini pada masyarakat sipil. Bagi sebagaian pengamat HAM, pelanggaran yang dilakukan Prabowo merupakan sisi potensial pembungkaman hak kebebasan masyarakat.

Kedua persoalan di atas merupakan pertarungan fakta yang dibalut halus dengan opini, pada akhirnya tanpa disadari kita kehilangan kejerninhan antara fakta dengan opini, begitu pun sebaliknya. Guna melihat persoalan agar lebih jernih, apakah kasus tersebut merupakan lontaran opini yang bersifat politis ataukah fakta? Langkah terbaik adalah menggunakan metode skiptisme dalam per-opinian seperti yang dikatakan oleh Juan Baggini seorang Editor The Philosophers Magazine.

……………………………………………………

Keterkaitan Dengan Kondisi Indonesia

Melihat isu dari sebagian masyarakat pendukung, Nama Prabowo-Hatta memang dipenuhi pembicaraan dapat menyelamatkan eksistensi bangsa dan negara, adapun Jokowi-JK bisa mengibarkan demokrasi dengan sejumlah kesejahteraan perekonomian rakyat. Janji memang sekedar janji, batasan janji seorang capres dan cawapres hingga kini menjadi persoalan, janji seorang Capres-Cawapres menjadi bahan baku untuk menutupi index keburukan setiap Capres-Cawapres. Meskipun begitu, untuk mengungkapannya seberapa jauh janji-janji mereka berpengaruh pada kebijakan nanti yaitu dengan mengukur (measure) persoalan bangsa pada tract record dan index persepsi atau keterjangkitan kasus (baik fakta maupun opini).

Memang, sederet persoalan negeri seoalah menjadi estafet pembagian kekuasaan belaka, ini bisa dilihat dari persoalan orde baru, masa transisi sampai pasca reformasi hampir tak jauh berbeda persoalannya. Di wilayah perekonomian, kita seoalah terhibur dengan perkembangan ekonomi di Indonesia pasca reformasi, Namun nyatanya kita masih melihat banyaknya ketimpangan sosial, kemiskinan, kelaparan, busung lapar diberbagai wilayah Indonesia. Belum lagi menyangkut kebijakan ekonomi semi liberasi dengan mengesampingkan nilai nasionalisasi aset (sumber daya). Hal ini bisa terlihat dari kasus besar Indonesia seperti: dominasi ekonomi oleh asing, eksploitasi sumber daya alam, serta penggusuran nilai sosial /sistem adat menjalar di mana-mana. Misalnya dominasi asing terkait minyak dan gas (Migas) di Indonesia—sekitar 329 blok Migas atau 65% dimiliki asing, sedangkan sisanya perusahaan Indonesia. Tambang lain seperti Emas papua dikuasai PT. Freeport (Amerika Serikat), begitu pun tambang nikel di Sulawesi yang dikuasai oleh perusahaan asal Brazil.

Tren ekspoitasi dan privatisasi air pun di negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan pengamatan Ahli, Indonesia pada 2025 nanti akan mengalami defisit Air sekitar 78,4%, artinya persoalan ini amatlah mengancam eksistensi masyarakat Indonesia dalam hal kebutuhan terhadap air. Ditambah lagi dengan maraknya Privatisasi air oleh perusahaan asing seperti pada kasus penjualan saham PDAM Jaya kepada Suez Lyonnaise Des Eux (Prancis) dan Thames Water (Inggris) pada tahun 1998. Di mana awalnya perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pengolaan air, namun tujuan itu tidak terlaksana, yang ada ialah penaikkan tarif air PAM ibukota selama kurun 1998-2004 telah mencapai 5 kali.

Persoalan menarik lainnya yaitu sistem eksistensi nilai sosial dan adat Indonesia yang mulai luntur. Fakta ini bisa dilihat dari maraknya ekspansi asing hadir dalam budaya, nilai sosial maupun ekonomi, yang pada akhirnya terasingnya masyarakat Indonesia di negerinya sendiri. Maraknya kasus pencaplokan seni-budaya adat bangsa bermula dari kurangnya ketahanan (proteksi) nilai bangsa dalam beberapa peraturan Indonesia, ditambah lagi dengan arus globalisasi menghantam eksistensi bangsa, misalnya saja Sejak PT. Freeport mendapat mandat panjang untuk melakukan eksplorasi, masyarakat adat di Papua mulai terancam eksistensinya, seolah hal ini sudah tak diperdulikan oleh pemerintah. Kasus hilangnya tanah adat, budaya lokal dijadikan komoditi, serta banyak lagi kasus-kasus endemik terkait masalah sosial budaya Indonesia.

Pada persoalan lain seperti kasus korupsi di Indonesia menjadi problem mengakar hampir di seluruh instansi negara baik departemen maupun non-departemen. Korupsi dengan modus seperti pemerasan, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, mark up, pemotongan anggaran, proyek fiktif, suap atau gratifikasi, penyalahgunaan anggaran penggelapan dan sebagainya— menjadi ciri khas modus-modus korupsi di Indonesia. Yang sangat menggila adalah kasus kosupsi yang melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Nilai idealisme MK sebagai benteng pertahanan kontitusional warga negara justru kehilangan jatidirinya. Yang sangat mengerankan kini mucul kembali kasus yang melibatkan departemen agama. Sakralitas agama mulai dijadikan ladang korupsi oleh departemen agama, bukan menjadi arah bermoral bagi departemen lain malah menjadi mafia terkorup di Indonesia.

Persoalan hukum tak kalah ketinggalan menjadi potret buramnya sistem hukum di Indonesia. Seperti Catatan Komisi Hukum Nasional RI dalam bukunya Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia 2009, mengatakan: sejumlah persoalan hukum seperti penyalagunahan kewenangan (abuse of power) olehpenegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, kemudian kerawanan dalam penindakan oleh dua lembaga seperti KPK dan Kepolisian-Kejaksaan menjadi tarik ulur rendahnya penindakan kasus hukum. Diperparah pula lemahnya pemenuhan hak-hak pencari keadilan serta bantuan hukum secara pro bono (gratis) bagi masyarakat menjadi daftar lemahnya hukum di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pengawasan eksternal pada penegak hukum seperti Komisi yudisial, Komisi Kepolisian nasional (kompolnas), Komisi Kejaksaan, Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Ombudsman dan sebagainya—karena kewenangannya hanya sebatas pengawasan belaka. Kemudian Persoalan kebijakan hukum Indonesia menjadi hal tersendiri, seperti minimnya penghormatan hak asasi manusia, minimnya transparansi kelembagaan penanganan keadministrasian serta akuntabilitas keuangan dan terakhir minimnya supremasi hukum. Belum lagi persoalan arah reformasi birokrasi seolah stagnan di tempat, keberlakuan reformasi hanya pada tataran normativitas, bukan pada tataran keterlaksaan.

Pada persoalan lain, seperti buramnya penghormatan hak sipil politik dalam kasus HAM—yang hingga kini masih belum terselesaikan, menjadi  daftar lemahnya tingkat penghormatan terhadap hak asasi manusia.  Deretan kasus seperti Timur-Timur pasca jajak pendapat, penculikan dan penghilangan paksa 1998, penembakan kasus Trisakti, Kasus Abepura Papua, pristiwa tanjung priok dan lainnya—menjadi buruknya aplikasi hak asasi manusia. Belum lagi persoalan pluralitas suku, agama, budaya dan etnis Indonesia menjadi kendala tersendiri bagi sebagian kalangan, tak pelak konflik SARA menjadi sesuatu problematis dan selalu meningkat tajam konfliknya. Misalnya saja kebebasan hak berekspersi di Indonesia—sebagian golongan merasa teracam jika kebebasan minoritas berkembang pesat. Tak hanya disitu ancaman dari golongan minoritas seperti hendak mendirikan rumah ibadah sering kali diperlakukan tidak adil. Bahkan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) menjadi tak terhindarkan. Diperparah dengan penegak hukum yang seolah tak punya taring ketika berhadapan dengan penganut mayoritas. Perselisihan terkait subordinasi ras dan suku menjadi persoalan lain, hal tersebut ada karena regulasi tak berpihak pada salah satu suku.

……………………………………………………

Dari rentetan persoalan yang tak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, merupakan tantangan tersendiri untuk memikirkan kembali siapakah yang pantas dan tepat untuk menjadi pemimpin 2014-2019 nanti. Yang terpenting adalah Permasalahan serta polemik yang ada pada bangsa ini untuk dicermati dan dkritisi ketika debat capres-cawapres nanti.

Jangan sampai pertarungan opini telah membuat fakta seolah melayang tak bernalar alias kita kehilangan logika sehat kita untuk mengkritisi mana fakta dan mana opini. Perlu di ingat kembali janji seorang kedua kandidat Capres-Cawapres bukan menjadi bahan baku dijadikan pilihan. Tetapi lihatlah seberapa jauh janji-janji mereka—dengan mengukur (measure) persoalan bangsa pada tract record dan index persepsi atau keterjangkitan kasus (baik fakta maupun opini).

Janganlah kasus besar di atas dijadikan kuda troya demi meraup kursi panas presiden nanti, seharusnya ini menjadi kacamata para pemilih guna memikirkan kembali seberapa jauh track record Capres berpengaruh terhadap persoalan bangsa di depan mata. Apakah dengan pertimbangan banyak opini negatif dan minim fakta kita terus memutuskan untuk memilihnya, menurut saya tentu tidak. Pertimbangan Elektabelitas bukan merupakan indikator keberhasilan seorang calon presiden nanti. Tetapi bisa menanggapi seluruh persoalan baik bersifat sipol (sipil-politik) maupun ekosob (ekonomi-sosial-budaya) menjadi prioritas utama problem solving. Tak ada dikotomi antara sipil maupun militer, yang terpenting yaitu memaksimalkan kebutuhan bangsa dengan sejumlah masalah yang ada. Sungguh ironis negeri ini jika kasus besar tak pernah disasar oleh sang pendekar sadar (Baca: Capres).

***Salam Pecinta Kesederhaan

---

Hasil analisis dari media dan Isu yang berkembang di Masyarakat

TIM KontraS, Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia: Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998, (KontraS: Jakarta, 2005), hal. 87

http://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998

http://nasional.inilah.com/read/detail/2104391/isu-kewarganegaraan-prabowo-bentuk-kampanye-hitam?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.U4TC7-OSw0k

Julian Baggini (Editor The Philosophers Magazine), Making Sence, (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 2

Budi R. Minulya, Berharap Renegoisasi Kontrak Bukan Tujuan (Pencitraan), Tetapi Alat Kesejahteraan, dalam Newsletter Desain Hukum Vol. XI, No. 5, Juni 2011, hal. 24

Sutopo P. Nugroho, Tahun 2025 Krisis Air di Jawa mencapai 78, 4%, dalam Newsletter Desain Hukum Vol. XI, No. 8, September, 2011, hal. 11

hal

Agus Sunaryanto, Dkk, Modul Monitoring Penegakan Hukum, (Jakarta: ICW, 2012), hal. 12

Rangkuman Hasil Bacaan dalam buku Komisi Hukum Nasional RI, Akar-akar Mafia Peradilan di Indoensia, Jakarta: KHN RI, 2009.

Rangkuman kasus HAM oleh LBH Jakarta, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, edisi 2006, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007), hal. 300-301

Pasukan Milisi Kristen Bantai Para Pemuda Muslim Afrika Tengah, HAM Bisu

BANGUI, REPUBLIK AFRIKA TENGAH - Setidaknya tiga
pemuda Muslim tewas dan secara
biadab dimutilasi oleh milisi Kristen
di Republik Afrika Tengah ketika
mereka dalam perjalanan untuk
bermain sepak bola rekonsiliasi pada
hari Ahad (25/5/2014),
penyelenggara dan juru bicara
komunitas Muslim di negara itu
mengatakan.

Pertandingan antara Muslim dan
pemuda Kristen didirikan sebagai
bagian dari upaya untuk menempa
perdamaian antara umat Muslim dan
Kristen setelah merabaknya
kekerasan antar komunal.

"Organ seks dan hati mereka telah
hilangkan," kata juru bicara
komunitas Muslim Ousmane Abakar
kepada Reuters.

Dia mengatakan mayat anak laki-laki
tersebut, dari lingkungan Muslim PK5
di Bangui, telah dibawa ke sebuah
masjid di ibukota oleh masyarakat
setelah serangan itu. Tidak diketahui
berapa usia para pemuda Muslim
yang dibantai dan dimutilasi
tersebut.
Pemuda di PK5 membarikade jalan
utama sebagai protes, kata
penduduk.

Sementara itu, Sebastien Wenezoui,
koordinator milisi Kristen anti Balaka,
mengutuk serangan dan
mengatakan 10 pemuda Muslim
secara total telah diculik dalam
insiden oleh faksi kelompok dari
lingkungan Boy-Rabe
"Kami tidak tahu di mana yang lain,"
klaim Wenezoui." Kami sangat
mengutuk tindakan ini. Sementara
kita sedang bekerja menuju
perdamaian, yang lain terus
membunuh."
Lazare Djader, presiden Collectif
Urgence 236, asosiasi yang bekerja
untuk mendamaikan dua kelompok
masyarakat, mengatakan kerja
berbulan-bulan untuk membawa
para pemuda bersama-sama telah
mengalami pukulan berat.

"Karena kematian ini, saya memiliki
moral nol. Upaya beberapa bulan
hilang. Saya mencoba untuk
menenangkan semua orang yang
protes, tetapi mereka semua sangat
marah sekarang," kata Djader,
menambahkan bahwa seorang
pemuda non-Muslim juga telah
ditemukan tewas.

Pejuang Seleka yang merebut
kekuasan terpaksa melepaskannya di
bawah tekanan internasional pada
bulan Januari dan sejak itu, milisi
Kristen yang dikenal sebagai " anti
Balaka melancarkan serangan
pembersihan terhadap etnis
minoritas Muslim di negara tersebut.

Lebih dari 2.000 orang telah tewas
dalam kekerasan di Republik Afrika
Tengah dan satu juta dari 4.5 juta
penduduk di negara itu terpaksa
mengungsi dari rumah mereka
meskipun kehadiran beberapa ribu
pasukan penjaga perdamaian Afrika
dan Uni Eropa dan pasukan Prancis.  

Serangan Udara METRO TV Tak Meluluh Lantakkan Pasukan Jomblo Karat

Jakarta - Kesepakatan Partai
NasDem membela Jokowi di
Pilpres 2014, Metro TV sebagai
media milik Surya Paloh mulai
aktif mensiarkan isu penculikan
aktivis 1998 oleh Kopassus yang
saat itu dikomandoi oleh
Prabowo.

Ada yang berbeda dengan gaya
dan konten pemberitaan di
stasiun televisi berita nasional
Metro TV saat ini. Televisi berita
pertama di Indonesia itu kini
mulai gencar menelanjangi Ketua
Dewan Pembina Partai Gerindra,
Prabowo Subianto, terkait isu
penculikan aktivis di tahun 1998
silam.

Perubahan sikap redaksional
Metro TV ini tak lepas dari sudah
terjalinnya kesepakatan antara
Ketua Umum Partai NasDem, Surya
Paloh yang mendukung
pencapresan Jokowi dari PDI
Perjuangan.

Untuk diketahui, Surya Paloh
sendiri adalah pemilik atau big
boss dari Metro TV, yang sudah
diprediksi bakal dijadikan sarana
untuk “perang udara” demi
mensukseskan pencapresan
Jokowi.

Fenomena ini menurut pengamat
politik dari Universitas Jayabaya-
Jakart a, Igor Dirgantara,
mengaku heran jika ada media
massa yang mengangkat isu
pelanggaran HAM yang
dialamatkan kepada Prabowo.

“Inikan bukan hal baru, namun
kini kembali dimunculkan untuk
kepentingan politik menjelang
Pemilu Presiden 2014. Seluruh
rakyat Indonesia sudah tahu ini.

Kok saat Megawati menggandeng
Prabowo di Pilpres 2009, isu ini
nggak dimunculkan,” ujar Igor,
Menurut Igor, jika ada media
massa yang kembali mengangkat
persoalan itu, hampir bisa
dipastikan hal itu adalah by
design. Apalagi, di Pilpres 2014
ini, PDIP dan Gerindra akan
berada di posisi saling
berlawanan dengan mengusung
capres masing-masing.

“Kasus ini sudah terjadi 1998
silam dan semua orang Indonesia
tahu prabowo hanya korban
pimpinan. Tapi yang menarik,
elektabilitas Prabowo malah naik
dan Gerindra kini jadi parpol tiga
besar. Artinya apa ini, isu itu
sudah tak laku dijual dan
Prabowo sudah kebal dengan isu
itu,” tegas Igor.

Selain menyerang Prabowo, Metro
TV dinilai berlebihan dalam hal
pemberitaan sepak terjang
jagoanya, Jokowi dinilai ‘over
dosis’. Sementara pesaingnya,
Prabowo, porsinya sangat minim.

Metro TV telah melakukan
pembodohan terhadap rakyat
Indonesia. Mestinya Metro TV
menayangkan secara adil masing-
masing profil capres dengan
jumlah minute yang sama dan
juga jam yang sama setiap hari
atau beberapa waktu dalam
seminggu.

Utang Luar Negeri Meyentuh 3 Ribu Triliun, Apa Penyebabnya ?

Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun).

Apa penyebab kenaikan utang luar negeri pada Februari?

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara, kenaikan utang luar negeri disebabkan kenaikan pinjaman untuk sektor publik. Utang sektor publik tumbuh 3,2 persen year-on-year, lebih tinggi dari pertumbuhan Januari yang 1,9 persen. (Baca: Rupiah Loyo, Pemerintah Tertekan Utang Dolar).

Beberapa sektor yang mengalami kenaikan nilai utang adalah keuangan, transportasi, dan komunikasi. Utang untuk sektor keuangan tumbuh 13, 7 persen pada Februari dan 11,4 persen pada Januari 2014. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi naik 6,4 persen pada Februari dan 5,5 persen pada Januari 2014.

Sebaliknya, kata Tirta, pertumbuhan utang luar negeri sektor swasta melambat. Utang luar negeri sektor swasta tumbuh 11,6 persen, melambat dibanding pertumbuhan pada Januari yang mencapai 12,5 persen. (Baca: Wamenkeu: Utang Swasta Perlu Diawasi).

Tirta mengatakan hal ini terjadi karena mandeknya bisnis pertambangan dan penggalian serta sektor industri. Menurut dia, utang luar negeri sektor pertambangan dan penggalian hanya naik 15,9 persen, sedangkan utang untuk sektor industri pengolahan naik 7,7 persen. Angka ini melambat jika dibanding pada Januari, saat utang luar negeri sektor pertambangan dan penggalian mencapai 20,5 persen dan sektor industri pengolahan 12,4 persen.

Meski begitu, Tirta mengatakan Bank Indonesia tetap memantau perkembangan utang luar negeri Indonesia, khususnya sektor swasta. "Sehingga dapat optimal mendukung ketahanan dan kesinambungan perekonomian Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Ahad, 19 April 2014.

Dunia Dan HAM Bungkam Atas Pembantaian Muslim di Afrika Tengah

 ARJAK - Serangan membabi buta yang
melampaui batas-batas nilai
kemanusian kembali dirasakan kaum
muslimin. Saat ini, perlakuan buruk
itu tengah dirasakan kaum muslimin
di Republik Afrika Tengah (Center
Africa Republic). Kondisi kaum
muslimin di sana sangat memilukan.

Mereka dibunuh dengan cara yang
biadab kemudian bangkai mereka
dimakan, masjid dan rumah-rumah
dibakar, harta mereka dijarah,
sementara itu para muslimah
diperkosa kemudian dibunuh.
Pembantaian besar-besaran kaum
muslimin ini dilakukan oleh milisi
kristen anti-Balaka.
Milisi kristen bergerak dari daerah
yang satu ke daerah yang lain untuk
melancarkan aksi brutalnya. Hingga
dilaporkan kaum muslimin di Afrika
Tengah hampir tak tersisa.

Website
BBC edisi Senin 17 Februari 2014
mengabarkan bahwa pasukan Afrika
di bawah Misi Bantuan Internasional
untuk Republik Afrika Tengah (The
International Support Mission for
Central African Republic – MISCA)
berhasil mengevakuasi sekitar 2.000
orang muslim yang melarikan diri
dari negerinya ke Kamerun. Mereka
lari menyelamatkan diri dari
serangan milisi Kristen.

Koresponden
BBC Cabang Hausa yang menyertai
tentara Rwanda mengatakan bahwa
konvoi yang membawa para
pengungsi diserang oleh milisi anti
Balaka menggunakan senapan,
tombak, panah, pisau, batu, dan
pedang.
Aksi kejam milisi kristen ini bermula
ketika kaum muslimin di Bangui,
dituduh bersekongkol dengan
pemberontak Seleka.

Pemberontak
Seleka adalah kelompok pejuang
Muslimin yang telah berhasil
mengepung kota Bangui dan
menggulingkan pemerintahan Bozize
pada awal tahun 2013. Kemudian
setelah Francois Bozize tergulingkan,
mereka mendaulat Michel Djotodia,
seorang muslim, sebagai presiden.
Padahal, kebijakan yang dibuat
Michel Djotodia tidak sepenuhnya
berpihak pada kaum muslimin.

Serangan dari milisi kristen semakin
bertambah sejak Catherin Samba-
Panza, walikota Bangui dilantik
sebagai presiden menggantikan
Michael Djotodia yang
mengundurkan diri karena
mendapat tekanan dari berbagai
pihak, baik regional maupun
internasinal.“Kami tidak berniat
membunuh Muslim, tetapi kita
kemudian menyadari bahwa begitu
banyak umat Islam di negara itu yang
mendukung pemberontak Seleka,”
kata Alfred Legrald Ngaya kepada
Anadolu Agency dalam sebuah
wawancara eksklusif yang dilakukan
di Boyirab Township di pinggiran
ibukota Bangui.

Dunia Bungkam

Seperti biasa, dunia internasional
bungkam menyaksikan perlakuan
keji yang dialami kaum muslimin.
Para aktifis HAM seolah kehilangan
taringnnya ketika hak-hak kaum
muslimin yang terlanggar.

Hal Ini
berbanding terbalik dengan
perlakuan mereka pada non-Muslim.
Begitun pun PBB dengan badan
keamanannya. Tak ada yang mereka
lakukan untuk menghentikan
pembantaian kaum muslimin di
Afrika Tengah.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon
awal bulan hanya berkomentar basa
basi, memperingatkan bahwa
konflik agama di Afrika Tengah
berpotensi membelah negara itu
menjadi dua kubu, Islam dan Kristen.

"Warga Muslim dan Kristen dibunuh
dan dipaksa mengungsi. Kebrutalan
sektarian ini mengubah demografi
negara tersebut,"
katanya.Pembantaian terhadap kaum
muslimin terjadi hingga hari ini,
namun negeri-negeri kaum muslimin
pun tak bereaksi apa-apa melihat
saudaranya diperlakukan seperti itu.

Padahal jika seluruh negeri-negeri
kaum muslimin bersatu, akan
terkumpul kekuatan yang besar
untuk melawan setiap kelompok/
milisi yang melakukan pembantai
terhadap kaum muslim.

Ukhuwah (persatuan) Islam lambat
laun terkikis dengan adanya
nasionalisme yang menyekat-nyekat
kaum muslimin dengan rasa
kebangsaan dan kenegaraannya.
Merasa tak ada hubungan dengan
kepentingan nasional, para penguasa
negeri muslim pun tak ambil pusing.

Hilang sudah makna hadits dalam
benak-benak umat islam yang
menyebutkan bahwa kaum
mukminin laksana satu tubuh.

Karena itu, wajar saja bila kaum
muslimin kerap menjadi sasaran
empuk bangsa imperialis, meski
jumlah umat muslim di dunia lebih
dari 1,5 milyar.
Hal lain yang menyebabkan seringnya
kaum muslimin mendapat perlakuan
buruk bahkan keji, adalah karena
saat ini umat islam tak memiliki
seorang pemimpin yang menjaga
dan melindungi hak-hak mereka
seperti ketika daulah khilafah Islam
dalam kepemimpinan seorang
khalifah masih tegak.
Dahulu, di masa keemasan Islam, ada
seorang teladan abadi sepanjang
masa. Dia adalah khalifah al-Mu’tasim,
khalifah Bani Abbasiyah (833-842
Masehi). Dialah yang menyambut
seruan seorang muslimah yang
dilecehkan tentara Romawi dengan
mengirimkan pasukan untuk
menyerbu kota Ammuriah, kawasan
Turki saat ini dan melibas seluruh
tentara kafir Romawi di sana.
Disebutkan dalam sejarah, ketika itu
sang muslimah sedang berbelanja di
sebuah pasar di kawasan negeri di
bawah kekuasaan Romawi. Di saat
sedang berjalan itulah, sang
muslimah diganggu oleh seorang
lelaki Romawi dengan menyentuh
ujung jilbabnya hingga dia secara
spontan berteriak : “Wa
Mu’tashamah….!!!” Yang juga berarti
“Dimana kau Mu’tasim…Tolonglah
Aku”
Tak menunggu waktu lama, Al
Mu'tasim menyambut seruan itu
dengan menyiapkan puluhan ribu
tentara mulai dari gerbang ibukota di
Baghdad hingga ujungnya mencapai
kota Ammuriah. Pembelaan kepada
muslimah ini sekaligus dimaksudkan
oleh khalifah sebagai pembebasan
Ammuriah dari jajahan Romawi.
Seperti itulah harusnya seorang
pemimpin melindungi rakyatnya. Jika
untuk membela seorang muslimah
saja khalifah mampu menyiapkan
tentara yang begitu banyak,
bagaimana jika jutaan nyawa kaum
muslimin yang menjadi taruhannya?
Melihat fakta di atas, tak ada pilihan
lain bagi seorang muslim kecuali
mendambakan dan
memperjuangkan agar daulah
khilafahIslam kembali tegak. Hingga
seluruh negeri-negeri kaum muslimin
bisa bersatu dan seluruh kaum
muslimin memiliki seorang perisai
yang akan melindunginya.

Banyak Yang Kaget Kalo Jokowi Resmi Capres PDI Perjuangan

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
menanggapi biasa-biasa saja
soal pencapresan Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
oleh PDI Perjuangan. PKS lebih
fokus menghadapi pemilu
legislatif dan pemilihan capres
internal.
"Sebagai politisi PKS kami tidak
kaget dengan pencapresan
Jokowi.

Biasa-biasa saja tuh,
setiap warga negara berhak
menjadi capres jika sesuai
dengan persyaratan," kata
politikus PKS Indra kepada
Republika, Jumat (14/3).

Indra yang anggota Komisi IX
DPR RI itu mengatakan sejauh
ini PKS masih fokus untuk
menghadapi pemilu legislatif.
Karena, hasil dari pemilu
legislatif akan menunjukkan
kekuatan yang sebenarnya.
"Karena ini langsung dari suara
rakyat, bukan hasil pencitraan
media atau hasil survey,"
katanya.

Indra mengatakan, PKS masih
fokus untuk mengerucutkan
tiga nama kadernya yang
terpilih pada pemilihan raya PKS
kemarin untuk memilih capres.

Yakni, Anis Matta, Hidayat Nur
Wahid, dan Ahmad Heryawan
(Aher).
Menurut Indra, ketiga kader
tersebut memiliki kelebihan
masing-masing sesuai dengan
bidangnya.

Sehingga, PKS tetap
yakin dengan capres
internalnya sendiri.
Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo, akhirnya resmi
dicalonkan sebagai calon
presiden dalam Pemilu 2014
oleh DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan twitter resmi dari
@pdi_perjuangan ter-posting
gambar Ketua Umum DPP PDIP
Megawati Soekarnoputri
didampingi oleh Ketua Fraksi
PDIP Puan Maharani dan Sekjen
DPP PDIP Tjahjo Kumolo.

Terdapat timeline di
@pdi_perjuangan yang
menerangkan bahwa Megawati
sedang membacakan
pemberian mandat dari DPP
kepada mantan wali kota Solo
tersebut.

Rektor Universitas Islam
Indonesia (UII), H Edy Suandi
Hamid mengatakan selama
memimpin DKI Jakarta, Joko
'Jokowi' Widodo belum ada
yang spektakuler dan belum
memberi harapan untuk
memecahkan persoalan besar
Jakarta seperti macet dan
banjir. Karena itu, Jokowi perlu
selektif mencari pasangan yang
bisa menutup dan melengkapi
kekurangannya.

"Ia perlu wakil yang pernah
pengalaman di pusat
pemerintahan, yang punya track
record bagus, integritas teruji
dan bersih dari kasus hukum
dan tidak tersandera oleh
kesalahan masa lalunya," kata
Edy kepada //Republika// di
Yogyakarta, Jumat (14/3).

Dijelaskan Edy, kalau melihat
euforia setiap kemunculan
Jokowi dan juga hasil-hasil
survei, jika tidak ada sesuatu
yang luar biasa, maka Jokowi
akan mulus memenangi Pilpres
siapapun pasangannya. Namun
demikian, tidak mudah bagi
Jokowi untuk memimpin
Republik Indonesia yang
demikian besar ini.

"Dari sisi sikap dan gaya
kepemimpinan dia sdh
menunjukkan sbg pemimpin yg
merakyat dan jujur," kata Edy.

Sedangkan untuk bidang
ekonomi, kata Edy, sejalan
dengan konsep ekonomi
Marhaennya PDIP, maka dari
sekarang harus sudah
menyiapkan platform ekonomi
kerakyatannya yang betul-betul
membumi dan bisa menjawab
persoalan besar ekonomi kita
saat ini.

Targetnya,
pengurangan kesenjangan
ekonomi, menekan
pengangguran, dan
menurunkan kemiskinan.

Indonesia Harus Berani Ke China Agar Mereka Tak Sembarangan Klaim Natuna

IDM - Negara China memasukkan
sebagian wilayah perairan laut
Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau, masuk ke dalam
peta wilayahnya.
Hal itu membuat geram juru
bicara presiden pada era Presiden
Abdurrahman Wahid, Adhie M
Massardi.

Menurutnya, keberanian
Pemerintah China mengklaim
wilayah Indonesia, dipicu
ketidakmampuan pemerintah
Indonesia untuk mengatasi
berbagai masalah di dalam negeri,
terutama hukum dan ekonomi.

"Hal itu membuat citra
pemerintahan kita di luar negeri
(internasional) jadi anjlok,
merosot. Ditambah dengan
lemahnya figur menteri luar
negeri yang berkelas staf,
membuat RI tidak dihormati.

Itulah sebabnya pihak luar,
apalagi negara sedigdaya China,
benar-benar meremehkan
Indonesia," ujar Adhie kepada
Okezone, Jumat (13/3/2014).

Hal itulah sebabnya tanpa
sungkan sedikitpun, kata dia,
Republik Rakyat China (RRC)
berani mengakui kawasan Natuna
sebagai wilayahnya.

"Untuk
mencegah agar nasib Natuna
tidak seperti Sipadan dan Ligitan
yang kini dianeksasi Malaysia,
maka kita harus memiliki Menlu
yang berkarakter pejuang, seperti
para diplomat kita di masa lalu,"
tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus
mengombinasikan diplomasi
dengan perdagangan.

Maksudnya,
perdagangan China yang surplus
atas Indonesia harus digunakan
untuk menekan china agar tidak
bersikap 'aneh-aneh' dengan
Natuna.

"Tanpa keberanian memadukan
gerakan ekonomi/ perdagangan
dengan ketahanan NKRI, maka
hanya tinggal menghitung hari
Natuna jadi milik RRC,"
pungkasnya.

Sebelumnya Asisten Deputi I,
Bidang Dokrin Strategi
Pertahanan, Kemenko Polhukam,
Marsma TNI Fahru Zaini
menuturkan China telah
memasukkan sebagian wilayah
perairan laut Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam
peta wilayah mereka.

Ia menjelaskan, China telah
menggambar peta Laut Natuna di
Laut China Selatan masuk peta
wilayahnya dengan sembilandash
lineatau garis terputus. Bahkan
gambar tersebut sudah tercantum
dalam paspor terbaru milik warga
China.

Panglima TNI: Alutsista Harus Ditambah, Utamakan Beli Dalam Negeri

Foto : Anoa 6x6

BOGOR - Direktur Utama
PT Pindad (Persero), Tri
Hardjono menyerahkan 24 unit
Panser Anoa 6X6 kepada
Panglima TNI Jenderal
Moeldoko.

Panser akan digunakan Satuan
Tugas (Satgas) Batalyon
Komposit TNI Kontingen Garuda
XXXV-/United Nations Mission In
Darfur (UNAMID) yang bertugas
sebagai pasukan perdamaian
PBB selama setahun di wilayah
Darfur-Sudan.

Jenderal Moeldoko mengatakan,
perkembangan kawasan global
dan regional saat ini
mengharuskan TNI menambah
alutsista yang ada dalam rangka
menjaga pertahanan dan
kedaulatan NKRI.
"Dengan perkembangan
kawasan saat ini, mau tak mau
negara harus memberikan
respon yang cepat, terlebih TNI
harus membuat strategi
pertahanan.

Penambahan
alutsista akan meningkatkan
profesionalisme prajurit," kata
Moeldoko di markas Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian
(PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa
Barat, Jumat (14/3/2014).
Ada 800 anggota TNI yang
masuk dalam Satgas Batalyon
Komposit Kontingen Garuda
XXXV-/UNAMID.

Mereka juga akan dilengkapi
dengan 30 unit truk dan 34
jeep. Satgas tersebut dikirim
atas permintaan PBB dalam
upaya pemeliharaan
perdamaian di wilayah Darfur.
Rencana penempatan satgas ini,
yakni di El Geneina, dan Masteri
yang berbatasan dengan
negara Chad.

Moeldoko menilai, pengunaan
Panser Anoa dalam misi
perdamaian PBB, selain aman
dan nyaman juga memberikan
rasa kebanggaan kepada
prajurit TNI bahwa alutsista
dalam negeri bisa digunakan
dalam misi perdamaian PBB di
Darfur-Sudan.

"Ini akan memberikan
kebanggaan bahwa alutsista
dalam negeri digunakan dalam
misi perdamaian PBB," ungkap
Moeldoko.

Sementara itu, Plt Direktur
Utama PT Pindad (Persero), Tri
Hardjono mengatakan, PT
Pindad terus menggembangkan
kemampuan yang dimilikinya
terutama untuk meningkatkan
dukungan terhadap
pemenuhan kebutuhan TNI
yang semakin besar.

"Besar harapan kami, produk
Pindad baik yang dihasilkan
saat ini bisa digunakan terus
oleh TNI dan menjadi
kebanggaan Indonesia,"
terangnya.

PELAJAR PONOROGO PESTA MIRAS&SEKS DIGEREBEK WARGA

  PONOROGO - Puluhan warga menggerebeg rumah kosong di Jl. MT Haryono, Kelurahan Jingglong, Kecamatan/ Kabupaten Ponorogo, Sabtu (8/3/2014) siang, karena berlangsung pesta miras dan seks dua pasang pelajar SMP dan SMK swasta di Ponorogo. Keempat pelaku diantaranya TW (17) warga Jl. Raya Desa Kesugihan, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, RAP (16) warga Jl. Uler Kambang, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, keduanya pelajar SMK swasta di Ponorogo. Sedangkan pelaku prianya adalah YDP (16) warga Jl. Wibisono, Kota Ponorogo, pelajar SMP Swasta di Ponorogo serta RLN (17) warga Jl. MT Haryono, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Ponorogo, pemilik rumah. Tiga remaja masih diperiksa penyidik Satuan Reskrim Polres Ponorogo, sedang seorang pelajar lainnya yang masih mengenakan seragam pramuka, masih dalam kondisi pingsan, diduga karena kebanyakan miras dan kecapekan usai disetubuhi pasangan lelakinya. Aksi penggerebekan itu bermula atas kecurigaan warga adanya gerak gerik ketiga pelajar yang masih berseragam pramuka (dua cewek dan satu cowok) serta seorang remaja yang sudah tidak sekolah di rumah yang tak dihuni. Apalagi, sebelumnya warga sudah pernah menggerebeg pasangan pelajar ditempat yang sama, akan tetapi tidak sempat berlanjut ke kantor polisi. Namun kali ini warga berhasil membawa ke polisi karena salah satu cewek dalam kondisitmabuk berat dan pingsan. Selain itu, pakaian dalam berupa BH siswi yang masih berseragam pramuka tersebut berada di atas meja dan pakainya acak-acakan. "Kami menduga pelajar yang masih menggunakan pakaian pramuka ini habis disetubuhi pasangan prianya, "terang Ari (45), warga setempat kepada media, Sabtu (8/3/2014). Selain itu, Ari mengungkapkan, kecurigaan warga makin mantap saat mengetahui tiga pelajar dan satu remaja tersebut kerap keluar masuk rumah kosong itu sejak pagi. Ketika disanggong warga, para pelajar yang masuk rumah kosong itu tidak keluar-keluar. Selain itu, kerap terdengar suara berisik dan celometan karena pengaruh miras. "Saat penggerebekan, dua pasangan pelajar yang masih berseragam sekolah dan pramuka itu dalam kondisi mabuk berat. Satu siswi masih pingsan karena mabuk berat dan kecapekan diduga usai disetubuhi pasangan lelakinya, "pungkasnya.